Profil Agung Budi Raharjo

Agung Budi Raharjo, S.H., M.H.

Partner

Agung Budi Raharjo bergabung dengan JBD Law Firm sejak tahun 2020 sebagai Partner, membawa lebih dari 15 tahun pengalaman dalam menangani perkara-perkara litigasi yang kompleks. Fokus praktiknya meliputi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum pertanahan, dengan pengalaman menangani klien mulai dari individu hingga perusahaan multinasional dan badan usaha milik negara (BUMN).

Pendidikan

  • Magister Hukum (Hukum Ekonomi), Universitas Gadjah Mada, 2014
  • Sarjana Hukum (Litigasi), Universitas Indonesia, 2001-2006

Pengalaman Profesional

Agung Budi Raharjo merupakan advokat dan praktisi hukum senior yang berpengalaman dalam menangani berbagai perkara hukum kompleks di Indonesia, meliputi litigasi perdata, pidana, pertanahan, hingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Di bidang hukum pertanahan, ia memiliki rekam jejak mendalam dalam menangani sengketa tanah strategis, termasuk bertindak sebagai kuasa hukum PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) pada sengketa kepemilikan lahan pelabuhan di Belawan, Medan (2012–2013), dalam menghadapi klaim pihak ketiga berbasis Grant Sultan dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada ranah hukum pidana, pengalamannya mencakup pendampingan individu maupun korporasi dari tahap penyidikan kepolisian hingga penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta mewakili perusahaan konstruksi dan rekayasa milik negara asal Tiongkok dalam penyelidikan pidana tingkat tinggi di Bareskrim Polri.

Sementara di bidang hukum perdata dan komersial, ia berpengalaman menangani perkara bernilai tinggi mewakili perusahaan multinasional, termasuk penyelesaian sengketa dengan vendor melalui BANI Arbitration Center, sengketa pialang berjangka dengan nasabah di BAPPEBTI, hingga berhasil membela pengembang properti Indonesia atas gugatan konsumen. Portofolionya juga mencakup penanganan perkara ketenagakerjaan, khususnya sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi perusahaan migas maupun individu.

PUBLIKASI TERPILIH

  • "Menggiring Israel ke Den Haag,” Republika, Agustus 2006
  • "Dibawah Ancaman UU Informasi dan Transaksi Elektronika,” Pikiran Rakyat, April 2008
  • "Menanti Penangkapan Netanyahu,” Republika, Oktober 2024
  • “Meruntuhkan Impunitas Israel Melalui Yurisdiksi Universal,” Republika, Agustus 2025